In conclusion, we want to underline three primary troubles. Initial, the practical experience on the militarization of intelligence and the usage of intelligence organizations for the benefit of the elite should really function a lesson for that restructuring and reform of intelligence into knowledgeable agency, impartial from politics and serving the interests in the state only.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.
Pelita.Co merupakan portal berita yang menitik beratkan pada akurasi dan ketajaman berita dengan sumber informasi yang terpercaya.
Dalam rapat tersebut dilakukan sinkronisasi, harmonisasi produk intelijen untuk kemudian dirumuskan kegiatan operasional dan tindakan bersama yang harus dilakukan.
Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “
” (an intelligence agent who only can frighten the public by exhibiting their identities) continue to hooked up to our intelligence brokers really should modify.
Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.
Namun, jika saham secara keseluruhan disamakan dengan judi, pendapat ini kurang tepat. Dalam investasi jangka panjang, saham justru menjadi salah satu instrumen utama untuk pertumbuhan aset dan perekonomian.
Indonesia must do a little something to assist Palestine in opposition to the brazen condition, Israel. It's not enough by political gimmick
Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.
Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.
eighteen/2003 on Advocates dated 5 April 2003 (“Law eighteen/2003”) and Government Regulation No. 83/2008 on Requirements and Strategies for Provision of No cost Authorized Help dated 31 December 2008 (“GR 83/2008”), delegates the obligation to advocates to provide totally free (pro bono) legal assistance to incapable justice seekers. To facilitate the provision of professional bono authorized help much more correctly and successfully, PERADI as being the advocacy Firm has formed a Division identified as Lawful Assist Centre (“PBH PERADI”) inside the organization to equip its mission that can help people that find for lawful aid. PBH PERADI could appoint an Advocate to provide Professional bono authorized support to incapable justice seekers, this applies equally to any application or request straight from incapable justice seekers. Other than being an obligation, giving pro bono legal aid may be implemented for the initiative of an advocate itself for a form of devotion for the Neighborhood. PERADI Rule No. one/2010 stipulates that advocate are suggested to supply Professional bono legal support no less than fifty hrs of work on a yearly basis. This provision will likely be made use of as one among the necessities to obtain or to resume the Advocate Identity Card (“KTPA”) and when advocates could not fulfill this prerequisite, then the KTPA issuance will likely be deferred right up until this need is fulfilled.
Furthermore, the government declared Papua KKB (a Papuan independence armed group) a terrorist Corporation underneath the Regulation No. five/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and peaceful initiatives connected with Papuans’ rights to self-determination and independence, as the Regulation criminalizes individuals that ‘unfold phrases, attitudes or behavior, writing, or display with the goal of inciting an individual or team of folks to dedicate violence or threats of violence’.
Belum tentu kata Pak Jokowi #jokowi #megawati #sby #prabowo #didietprabowo #gibran #kaesang #ahy Di Sini #puanmaharani #pdip #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik